Forum Internasional Industri Perikanan dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024
Post Update by edit on 2024-04-17 17:24:39
Forum Internasional Industri Perikanan dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024
Kolaborasi Internasional untuk Membangun Kelanjutan Industri dan Meningkatkan Hak Asasi Manusia
Pada tanggal 16 April, Biro Perikanan mengadakan "Forum Internasional Perikanan dan Hak Asasi Manusia"di Hotel Grand Hi -Lai,Kaohsiung. Acara ini mengundang para pakar dan ahli dari dalam dan luar negeri, perwakilan negara asal ABK dan negara pemasaran, industri perikanan, serta organisasi masyarakat untuk bertukar pikiran yang berfokus pada pelaksanaan “Rencana Aksi Industri Perikanan dan Hak Asasi Manusia ” yang dilaksanakan di Taiwan, serta tantangan dalam mendorong Konvensi Kerja Perikanan ( ILO-C188 ), juga membahas bagaimana menyeimbangkan pembangunan industri perikanan berkelanjutan dan perlindungan hak ABK.
Penyelenggaraan forum ini dibantu oleh Universitas Nasional Chung Cheng dan dihadiri para pakar, perwakilan industri dan organisasi masyarakat yang berasal dari Inggris,Thailand, Indonesia, Jepang, Korea, Filipina, Swiss, serta domestik untuk berbagi pandangan. Selain itu, perwakilan dari negara asal ABK atau negara pemasaran seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, Uni Eropa, dan Amerika Serikat juga diundang untuk membahas tiga tema: “Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi Industri Perikanan dan Hak Asasi Manusia”,“Pengalaman Reformasi dan Tindakan Kebijakan dalam Mendorong Konvensi ILO-C188”, serta “Implementasi dan Tantangan Konvensi ILO-C188”, bersama berbagi pengalaman dalam melindungi hak ABK, perkembangan industri perikanan yang berkelanjutan dan pelaksanakan Konvensi ILO-C188.
Komisaris Politik Eksekutif Yuan Ping –Cheng Lo menyampaikan dalam sambutannya bahwa Taiwan telah meluncurkan “Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Nasional” dan “Rencana Aksi Industri Perikanan dan Hak Asasi Manusia”pada tahun 2022. Taiwan juga secara aktif memasukkan Konvensi ILO-C188 ke dalam hukum nasional, menunjukkan tingkat perhatian yang tinggi terhadap hak ABK. Selain itu, pemerintah juga sedang mengupayakan legalisasi “Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya” ke dalam hukum nasional, tidak hanya meningkatkan perlindungan terhadap ABK asing, tetapi juga terhadap semua pekerja migran. Selain itu, wali Menteri Kementrian Pertanian Junne-Jih Chen dalam pidatonya menyatakan Taiwan adalah negara maritim dan industri perikanan merupakan industri yang penting. Namun, pekerjaan di perikanan berbeda dengan pekerjaan di daratan yang lebih menantang. Taiwan telah aktif mendorong “Rencana Aksi Perikanan dan Hak Asasi Manusia” sejak tahun 2022, yang meningkatkan perlindungan hak ABK secara sistematis lewat antar departemen dan terus mengimplementasikan konten dari rencana tersebut. Misalnya : mewajibkan pembayaran gaji secara langsung kepada ABK, menjamin upah minimum dan jam kerja, mendirikan fasilitas kehidupan untuk ABK di pelabuhan dan memperkuat manajemen kapal penangkap ikan berbendera asing (kapal FOC). Forum ini mengundang para pakar dan ahli dari dalam dan luar negeri untuk bersama-sama mengevaluasi implementasi rencana, saling belajar dan memperbaiki langkah-langkah terkait.
Biro Perikanan menyatakan bahwa Konvensi ILO-C188 adalah salah satu konvensi internasional yang paling penting dalam melindungi hak ABK di seluruh dunia, dimana bertujuan untuk memastikan kondisi kerja yang layak bagi ABK. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017 dan telah ditandatangani oleh 21 negara. Untuk menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah landasan Taiwan, maka secara proaktif menjadikan Konvensi ILO-C188 sebagai bagian dari hukum nasional dan menciptakan peluang interaksi dengan Internasional, yang bertujuan membawa Taiwan sejalan dengan Standar HAM Internasional. Melalui forum ini, Taiwan dapat mempelajari pengalaman praktek dari berbagai negara dan membuat proses implementasi Konvensi ILO-C188 dalam hukum nasional menjadi lebih berhasil.
Kontak : Wakil Direktur CHENG-FANG,WANG
Telepon : 0937894729
Kolaborasi Internasional untuk Membangun Kelanjutan Industri dan Meningkatkan Hak Asasi Manusia
Pada tanggal 16 April, Biro Perikanan mengadakan "Forum Internasional Perikanan dan Hak Asasi Manusia"di Hotel Grand Hi -Lai,Kaohsiung. Acara ini mengundang para pakar dan ahli dari dalam dan luar negeri, perwakilan negara asal ABK dan negara pemasaran, industri perikanan, serta organisasi masyarakat untuk bertukar pikiran yang berfokus pada pelaksanaan “Rencana Aksi Industri Perikanan dan Hak Asasi Manusia ” yang dilaksanakan di Taiwan, serta tantangan dalam mendorong Konvensi Kerja Perikanan ( ILO-C188 ), juga membahas bagaimana menyeimbangkan pembangunan industri perikanan berkelanjutan dan perlindungan hak ABK.
Penyelenggaraan forum ini dibantu oleh Universitas Nasional Chung Cheng dan dihadiri para pakar, perwakilan industri dan organisasi masyarakat yang berasal dari Inggris,Thailand, Indonesia, Jepang, Korea, Filipina, Swiss, serta domestik untuk berbagi pandangan. Selain itu, perwakilan dari negara asal ABK atau negara pemasaran seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, Uni Eropa, dan Amerika Serikat juga diundang untuk membahas tiga tema: “Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi Industri Perikanan dan Hak Asasi Manusia”,“Pengalaman Reformasi dan Tindakan Kebijakan dalam Mendorong Konvensi ILO-C188”, serta “Implementasi dan Tantangan Konvensi ILO-C188”, bersama berbagi pengalaman dalam melindungi hak ABK, perkembangan industri perikanan yang berkelanjutan dan pelaksanakan Konvensi ILO-C188.
Komisaris Politik Eksekutif Yuan Ping –Cheng Lo menyampaikan dalam sambutannya bahwa Taiwan telah meluncurkan “Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Nasional” dan “Rencana Aksi Industri Perikanan dan Hak Asasi Manusia”pada tahun 2022. Taiwan juga secara aktif memasukkan Konvensi ILO-C188 ke dalam hukum nasional, menunjukkan tingkat perhatian yang tinggi terhadap hak ABK. Selain itu, pemerintah juga sedang mengupayakan legalisasi “Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya” ke dalam hukum nasional, tidak hanya meningkatkan perlindungan terhadap ABK asing, tetapi juga terhadap semua pekerja migran. Selain itu, wali Menteri Kementrian Pertanian Junne-Jih Chen dalam pidatonya menyatakan Taiwan adalah negara maritim dan industri perikanan merupakan industri yang penting. Namun, pekerjaan di perikanan berbeda dengan pekerjaan di daratan yang lebih menantang. Taiwan telah aktif mendorong “Rencana Aksi Perikanan dan Hak Asasi Manusia” sejak tahun 2022, yang meningkatkan perlindungan hak ABK secara sistematis lewat antar departemen dan terus mengimplementasikan konten dari rencana tersebut. Misalnya : mewajibkan pembayaran gaji secara langsung kepada ABK, menjamin upah minimum dan jam kerja, mendirikan fasilitas kehidupan untuk ABK di pelabuhan dan memperkuat manajemen kapal penangkap ikan berbendera asing (kapal FOC). Forum ini mengundang para pakar dan ahli dari dalam dan luar negeri untuk bersama-sama mengevaluasi implementasi rencana, saling belajar dan memperbaiki langkah-langkah terkait.
Biro Perikanan menyatakan bahwa Konvensi ILO-C188 adalah salah satu konvensi internasional yang paling penting dalam melindungi hak ABK di seluruh dunia, dimana bertujuan untuk memastikan kondisi kerja yang layak bagi ABK. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017 dan telah ditandatangani oleh 21 negara. Untuk menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah landasan Taiwan, maka secara proaktif menjadikan Konvensi ILO-C188 sebagai bagian dari hukum nasional dan menciptakan peluang interaksi dengan Internasional, yang bertujuan membawa Taiwan sejalan dengan Standar HAM Internasional. Melalui forum ini, Taiwan dapat mempelajari pengalaman praktek dari berbagai negara dan membuat proses implementasi Konvensi ILO-C188 dalam hukum nasional menjadi lebih berhasil.
Kontak : Wakil Direktur CHENG-FANG,WANG
Telepon : 0937894729
- Tag artikel ini:
- Artikel sebelumnya dalam kategori ini：【Forum Internasional Industri Perikanan dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 Bersama Pembangunan Industri Berkelanjutan dan Peningkatan Hak Asasi Manusia Internasional】
- Artikel berikutnya dalam kategori ini：NOL TOLERANSI TERHADAP KEKERASAN GUNAKAN SALURAN BENAR UNTUK PENGADUAN
- Sebelumnya：【Forum Internasional Industri Perikanan dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 Bersama Pembangunan Industri Berkelanjutan dan Peningkatan Hak Asasi Manusia Internasional】
- Lanjut：NOL TOLERANSI TERHADAP KEKERASAN GUNAKAN SALURAN BENAR UNTUK PENGADUAN